Pelatihan Internasional Tata Kelola Kelautan untuk Kawasan Laut Tiongkok Selatan: Implementasi Persetujuan BBNJ dan Pembangunan Berkelanjutan

National Marine Data and Information Service di Tianjin, Tiongkok 12-21 Mei 2026

Pelatihan internasional ini merupakan bagian dari komitmen Tiongkok dalam memperkuat kapasitas sumberdaya manusia di bidang kelautan, khususnya bagi negara-negara berkembang. Memasuki era baru di mana Persetujuan BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) atau yang dikenal sebagai High Seas Treaty telah mulai berlaku pada 17 Januari 2026, kebutuhan akan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme hukum dan operasionalnya menjadi sangat mendesak. Negara-negara kepulauan dan pesisir, termasuk Indonesia dan Tiongkok, berada di garis depan dalam memanfaatkan peluang sekaligus menghadapi tantangan dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut pada wilayah di luar yurisdiksi nasional [Area Beyond National Jurisdiction/ABNJ].

Peningkatan kapasitas regional di Tianjin

Mulai tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 21 Mei 2026, bertempat di National Marine Data and Information Service (NMDIS) di bawah koordinasi Prof. Mao Bing sebagai Course Director dari National Marine Data and Information Service [NMDIS], Kementerian Sumberdaya Alam Republik Rakyat Tiongkok menjadi tuan rumah pelatihan yang berjudul “2026 Training Program on Ocean Governance for the South China Sea Region: Implementation of the BBNJ Agreement and Sustainable Development” di Tianjin, Tiongkok. Pelatihan ini diikuti oleh 12 [dua belas] orang peserta dari 5 [lima] negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Laos. Peserta pelatihan dari Program Studi di Luar Kampus Utama [PSDKU] Universitas Padjadjaran (Unpad) Pangandaran, Prof. Alexander M. A. Khan, S.Pi., M.Si., Ph.D, turut berpartisipasi sebagai dosen dan peneliti.

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan strategi, metode, dan perangkat mutakhir terkait implementasi Persetujuan BBNJ, yang berfokus pada empat pilar utama:

1. Sumberdaya genetik laut [Marine Genetic Resources/MGRs], diantaranya termasuk mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan merata [benefit-sharing], serta pengakuan terhadap Digital Sequence Information [DSI] sebagai bagian dari pemanfaatan bersama;
2. Mekanisme pengelolaan berbasis wilayah atau disebut juga Area-Based Management Tools [ABMTs], termasuk pembentukan Kawasan Konservasi Laut [Marine Protected Areas/MPAs] di perairan internasional yang mengikat secara hukum internasional;
3. Kajian dampak lingkungan [Environmental Impact Assessments/EIAs] merupakan sebuah prosedur yang terperinci dan mengikat untuk kegiatan di laut lepas yang harus dipatuhi ketika pemanfatan sumberdaya dilakukan di laut lepas;
4. Pengembangan kapasitas dan transfer teknologi kelautan [Capacity-Building and Transfer of Marine Technology/CB&TT], sebagai landasan utama untuk memastikan partisipasi penuh negara-negara berkembang dalam pemanfaatan sumberdaya di laut lepas.

Sebagai negara maritim dengan komitmen terhadap hukum laut internasional, Indonesia dan Tiongkok telah menunjukkan peran aktifnya dalam negosiasi BBNJ di tingkat Internasional maupun regional. Selanjutnya, selama pelatihan, peserta diperkenalkan pada berbagai inisiatif Tiongkok, seperti program Digital Deep-sea Typical Habitats [Digital DEPTH] di bawah UNESCO Ocean Decade serta pengembangan platform digital twin untuk pemetaan gunung laut dalam. Tiongkok juga tengah mengajukan diri sebagai tuan rumah Sekretariat BBNJ di Xiamen, sebuah langkah strategis yang akan memperkuat kapasitas regional dalam implementasi persetujuan BBNJ di masa yang akan datang.

Partisipasi dan kontribusi PSDKU Unpad Pangandaran

Prof. Alexander Khan, yang juga merupakan Kepala Kantor Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Padjadjaran Pangandaran, tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga menyampaikan presentasi berjudul “Indonesia and the BBNJ Agreement: From Ratification to Implementation”. Dalam presentasinya, Professor Alexander Khan memaparkan rencana aksi nasional Indonesia (RAN BBNJ) yang terfokus pada: sumberdaya genetik laut, pengelolaan berbasis kawasan, analisis dampak lingkungan, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi kelautan. Selain itu, sebagai salah satu anggota pool of experts UNDOALOS, Prof. Alexander Khan turut memperkenalkan proyek unggulan PSDKU Unpad, yaitu aplikasi SAFE TUNA (System and Application for Excellence: sehaT Untuk Nelayan Indonesia), yang telah mendapatkan dukungan [endorsement] dari UN Ocean Decade UNESCO [https://oceandecade.org/actions/safe-tuna-system-and-application-for-excellence/]. Aplikasi SAFE TUNA berbasis android yang dirancang untuk mengetahui tingkat kesehatan mental nelayan dan keluarganya, mengintegrasikan pengetahuan konservasi laut, manajemen keuangan rumah tangga sederhana, dan kesetaraan gender dalam kerangka kerja perikanan skala kecil. SAFE TUNA telah menjadi contoh konkret bagaimana pengembangan kapasitas [CB&TT] dapat dilakukan dari tingkat akar rumput.

Rencana tindak lanjut dengan menjembatani Kerjasama Indonesia dan Tiongkok

Selain kunjungan ke Tianjin, Prof Alexander Khan berkesempatan berkunjung ke National School of Development, Peking University di Beijing dan berdiskusi secara langsung dengan Boya Professor Jintao Xu. Inisiasi dan diskusi awal bertujuan untuk menjalin kemungkinan kerjasama terkait akademik kolaborasi di bidang International Marine and Fisheries Law. Dalam diskusi tersebut yang turut di ikuti oleh Dr. M. Zaki bin Ahmad dari Universiti Utara Malaysia [UUM] dan kemungkinan kerjasama akademik tripartit antara Unpad, UUM dan PKU. Sepulangnya dari Tiongkok, Prof. Alexander Khan berencana untuk segera mengintegrasikan materi pelatihan ke dalam materi perkuliahan di PSDKU Pangandaran, terutama untuk mata kuliah terkait Hukum dan Kebijakan Kelautan Perikanan. Lebih daripada itu, secara strategis, beliau menyatakan bahwa draft dokumen Nota Kesepahaman [MoU] antara Unpad dan NMDIS sedang dipelajari oleh kedua belah pihak. MoU direncanakan akan mencakup beberapa hal, diantaranya adalah:

• Pertukaran materi pelatihan untuk pengembangan kapasitas kelautan dan perikanan.
• Program pelatihan bersama bagi peneliti dan mahasiswa Indonesia di NMDIS.
• Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kelautan perikanan.
• Potensi penelitian kolaboratif mengenai keanekaragaman hayati laut lepas, perikanan tuna, dan ketahanan iklim.

Dokumen kerjasama yang saat ini sedang dipelajari bersama diharapkan dapat menjadi jembatan kelembagaan yang kuat antara Indonesia dan Tiongkok serta melanjutkan warisan budaya maritim antar kedua bangsa. Melalui terselenggaranya pelatihan dan proses MoU yang tengah berjalan, kolaborasi nyata antara Indonesia dan Tiongkok di bidang tata kelola kelautan diharapkan akan semakin bermanfaat dan berkelanjutan serta berkeadilan bagi kedua bangsa. [AK]