The Workshop on Ocean Governance and science-policy Interface dan Support of the development of the third World Ocean Assessment for Indian Ocean Tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan 04 Agustus 2023 di Beau Vallon, Victoria, Seychelles, Afrika Timur.

Para ahli dan pemerhati di bidang tata kelola laut dari negara-negara yang memiliki kepedulian dan kepentingan terhadap kelestarian eksosistem laut dan pesisir di Kawasan Samudera Hindia dan belahan dunia lainnya hadir sebanyak 71 orang yang berasal dari 45 negara melaksanakan pertemuan di Beau Vallon Seychelles dari tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan 04 Agustus 2023. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas dan mengidentifikasi solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi terhadap pelestarian ekosistem pesisir dan laut.

Pertemuan selama enam hari tersebut dilaksanakan setelah United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea [UNDOALOS] bekerjasama dengan Nairobi Convention mengadakan pelatihan bagi negara-negara yang berbatasan dengan Samudera Hindia guna membahas isu-isu penting, diantaranya adalah issue mengenai tata kelola laut, hukum laut internasional, biodiversity beyond national jurisdiction [BBNJ] gender equality, social inclusive and traditional owner.

Dalam pidato pembukaannya, Menteri Pertanian, Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup Republic Seychelles, Mr. Flavien Joubert, mengatakan bahwa “Kegiatan ini akan menjadi peluang utama bagi para pakar di Kawasan Samudera Hindia dan global untuk memperkaya segmen tata kelola laut dan berkontribusi pada proses reguler di PBB yang sedang berlangsung.” Kemudian beliau menambahkan bahwa para peserta akan mengetahui dan memahami penguatan “kapasitas kolektif kita dalam tata kelola laut melalui studi tata kelola laut, konsultasi regional, dan kursus pelatihan yang disesuaikan. Dengan membina komunitas praktik dan menyatukan pembuat kebijakan, ilmuwan, masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Kawasan di Samudera Hindia dan di Republik Seychelles.”

Selain itu, Nairobi Convention merupakan perjanjian yang berfungsi untuk melindungi, mengelola, dan mengembangkan Kawasan di Samudra Hindia bagian barat dan mulai berlaku sejak tahun 1996. Para peserta pertemuan memberikan kontribusi pemikiran dan solusi dalam pembuatan laporan the Third World Ocean Assessment yang merupakan proses reguler di PBB [UNDOALOS]. Fokus pembahasan, diantaranya mengenai kebijakan terkait sektor perikanan, kelautan dan pesisir pada tingkat nasional dari kasus yang di ada di masing-masing negara, tingkat regional pada suatu kawasan, hingga ke tingkat internasional.

Salah seorang fasilitator, Mr. Francois Bailet, Head of Capacity-building and Trust Funds dari UNDOALOS, menyoroti berbagai undang-undang, kerangka kerja, dan kebijakan yang berlaku di berbagai negara untuk mengatur lautan. Namun demikian, selanjutnya beliau mengatakan dalam sambutannya bahwa mereka yang hadir harus memperkuat kemampuan kolektif masing-masing peserta untuk menjaga kelestarian lautan. Selain itu, serangkaian topik lainnya turut dibahas, diantaranya termasuk konvensi dan protokol laut regional, konvensi dan pengaturan pengelolaan perikanan regional dan global. Dipahami Bersama bahwasanya, setiap negara dimana para peserta berasal, telah memiliki berbagai undang-undang untuk mengatur dan mengelola lautan dan samudera, seperti diantaranya adlaah Undang-undang Ekonomi Biru dari Republik Seychelles, sebagai contoh.

Kegiatan pertemuan dapat terlaksana berkat adanya support penuh dari Pemerintah Norwegia  melalui Norwegian Agency for Development Cooperation [NORAD]. Pertemuan ini terdiri dari dua bagian. Pertama, Perkenalan mengenai Konvensi PBB mengenai Hukum Laut, kerangka hukum laut, kelembagaan hukum laut di lingkungan PBB serta kelembagaan pengelolaan hukum laut pada tingat global, regional dan nasional. Kedua, Pembahasan elemen tematik dalam penyusunan buku Third Word Ocean Assessment.