PSDKU Universitas Padjadjaran Kampus Pangandaran Hadiri Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di DPRD Kabupaten Pangandaran

Pangandaran, 22 juli 2022 perwakilan Dosen dan Mahasiswa 5 program studi dari PSDKU Universitas Padjadjaran kampus Pangandaran menghadiri undangan dari DPRD Kabupaten Pangandaran tentang sosialisasi dan launching Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kabupaten Pangandaran. Selain PSDKU Universitas Padjadjaran Kampus Pangandaran, DPRD Kabupaten Pangandaran turut mengundang institusi pendidikan lain yang ada di Pangandaran yaitu STIT NU Al Farabi dan Politeknik Kelautan Perikanan Pangandaran. Kegiatan ini turut dihadiri pula oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Barat dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai narasumber.

Asep Noordin dalam sambutannya menyampaikan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah pendayagunaan bersama atar dokumen hukum secara tertib, terpadi, dan berkesinambungan, serta menjadi sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Asep menambahkan dengan adanya website ini, diharapkan dapat menjalankan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi secara nasional, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. DPRD Kabupaten Pangandaran mengapresiasi peran serta institusi pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran, imbuhnya.

Bambang Hermanto (Kepala Kantor PSDKU Universitas Padjadjaran Kampus Pangandaran) sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut dibuktikan dengan dikirimkannya delegasi Dosen dan Mahasiswa dari PSDKU Universitas Padjadjaran kampus Pangandaran untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan launching JDIH di DPRD Kabupaten Pangandaran. Dengan hadirnya website JDIH di Kabupaten Pangandaran yang mudah diakses diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh produk hukum yang ada di Kabupaten Pangandaran serta dapat meningkatnya kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. (Tim Publikasi PSDKU*/)